Teknologi

Hadapi RI 4.0, Kominfo Akan Bikin Undang-undang Sapu Jagat

Memenuhi tantangan Revolusi Industri 4.0 tidak hanya masalah di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Era Industri 4.0 dianggap berdampak pada keterbatasan pekerjaan karena sebagian pekerjaan sedang digantikan oleh mesin.

Menurut Anang Achmad Latif, Direktur Eksekutif Badan Telekomunikasi dan Akselerasi Informasi (BAKTI), kelahiran Industry 4.0 perlu ditangani dengan hati-hati. Untuk mengurangi pengangguran, karyawan harus siap di masa depan untuk bagaimana mereka bekerja di usia ini.

Sesuai dengan pernyataan Anang, kepala Badan Pengkajian dan Penggunaan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, Industry 4.0 dianggap sebagai pengganti untuk beberapa pekerjaan pada perangkat lunak, sistem komputasi awan. Namun dia menekankan bukan pada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi arah persaingan yang berbeda.

“Industry 4.0 ada di setiap area teknologi yang saat ini kami kerjakan. Jadi ada kemungkinan untuk mengganti pekerjaan yang dirusak oleh kehadiran mesin,” katanya saat acara Industry 4.0 Indonesia, Visi, Tantangan dan Peluang, di Jakarta, Rabu, 28 Maret 2019.

Dia kemudian memberi contoh industri untuk perjalanan salam yang terekspos ke Internet. Sebagai hasil dari penetrasi ini, perusahaan telah mengembangkan model bisnis baru, tetapi masih dengan sistem fisik yang sama. Berkatnya adalah bahwa proses kapitalisasi telah kedaluwarsa.

Sementara itu, direktur jenderal sumber daya dan peralatan untuk teknologi surat dan informasi, Ismail, mengatakan bahwa regulasi selama revolusi industri 4.0 tidak lagi menjadi fokus utama mereka. Peraturan hanya disusun jika perlu.

Menurutnya, regulasi dianggap rem bukan bantuan. Pemerintah yang memiliki peraturan menteri atau pemerintah dapat merusak urutan model bisnis. Itulah sebabnya Ismail bermaksud membuat hukum untuk penyapuan universal.

“Saya sedang memperdebatkan peraturan baru, tetapi terintegrasi dengan yang lama dalam hal penggunaan Industri 4.0. Kami tidak dapat mencegah teknologi yang ada, kami harus dapat menggunakannya sebanyak mungkin. Intinya adalah kurang peraturan,” dia berkata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *